Warga Yogya Ikuti Sidang Rakyat Pro Penetapan


Ribuan warga Sleman menggelar apel akbar atau sidang rakyat mendukung penetapan Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Sri Paduka Pakualam IX sebagai gubernur dan wakil gubernur, di Lapangan Candibinangun, Pakem, Sleman, Rabu (29/12/2010).

Mereka terdiri dari seluruh kepala dukuh se-DIY, perangkat desa, badan perwakilan desa dan kepala desa serta elemen masyarakat lainnya.

Bendera Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat berkibar di sepanjang jalan menuju lokasi. Di bawah logo keraton pada bendera warna kuning tersebut terdapat tulisan ‘Penetapan’. Ini sebagai bentuk dukungan penuh atas mekanisme pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur dengan cara penetapan.
Sidang rakyat diawali dengan pengibaran bendara Merah Putih yang diiringi lagu Indonesia Raya. Kemudian dilanjutkan pengibaran bendera Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang diiringi dengan lagu ‘Jogja Tetap Istimewa’.

Pengibaran bendera Merah putih sebagai bukti cinta terhadap NKRI, tetapi di sisi lain aspirasi warga DIY yang menginginkan Keistimewaan Yogyakarta dengan penetapan gubernur dan wakil gubernur juga harus diperhatikan pemerintah pusat.

Pada sidang rakyat ini juga dikukuhkan Satuan Tugas (satgas) propenetapan atau satgas penggagalan Pilgub DIY. Pengukuhan Satgas Propenetapan ini hanya diwakili kepala dukuh masing-masing kabupaten.

Untuk Kabupaten Sleman diwakili Karsudi, Bantul diwakili Sulistyo, Gunungkidul diwakili Sutiyono dan Kulonprogo diwakili Sujiono. Pengukuhan dilakukan langsung oleh Ketua Paguyuban Dukuh se DIY ‘Semar Sembogo’ Sukiman Hadiwijoyo.

Sukiman mengatakan, sidang rakyat sengaja di gelar di lereng Merapi sebagai pengingat bahwa saat terjadi bencana letusan Merapi dan rakyat sedang susah, Presiden SBY justru mengeluarkan pernyataan yang menyakitkan warga DIY.

“Satgas merupakan wakil dari setiap dukuh dan setiap dukuh ada lima satgas, sedangkan di DIY sendiri saat ini ada 4.579 padukuhan,” katanya.

Menurut dia, satgas bertugas memberi informasi tentang Keistimewaan DIY kepada masyarakat serta menggalang dukungan penetapan untuk gubernur dan wakil gubernur.

“Jika pemerintah memaksakan Pilgub DIY, satgas mengajak masyarakat untuk tidak ikut berpartisipasi dalam pemilihan, baik sebagai panitia atau pemilih,” tegasnya.

Sukiman menegaskan, satgas juga bertugas mengawasi dan melaporkan praktek-praktek penggembosan dengan politik uang. Pasalnya, kata dia, akhir-akhir ini bermunculan hasutan dan pengembosan kepada warga DIY agar tidak mendukung penetapan gubernur dan wakil gubernur.

“Ada kelompok buruh propenetapan yang sudah ditawari Rp20 juta agar tidak mendukung penetapan. Banyak tukang becak, pedagang asongan dan kelompok lain juga digembosi dengan tawaran uang yang banyak,” jelasnya.

Sumber : OKEZONE

About Prista Ayu
Mahasiswa yang baru belajar nGeblog, Ngeblog untuk sekedar sharing ilmu, pengalaman, dokumentasi hidup, dan mencari teman. Boleh hanya numpang lewat tapi kalau mau komentar akan saya beri ucapkan terima kasih plus backlink gratis karena Blog ini sudah Dofollow -:). Boleh ngasih saran, kritik, caci maki tapi kalau nyepam tak masukin penjara Akismet he he he he ….

One Response to Warga Yogya Ikuti Sidang Rakyat Pro Penetapan

  1. Serena says:

    Kakak manis, jangan dihapus ini artikel menyuarakan kebenaran. Lebih baik di-share saja ke teman-teman supaya wawasan bertambah.

    Menkominfo Berbohong Lagi

    Menkominfo Tifatul Sembiring berbohong lagi. Sampai hari ini pengguna internet di Indonesia tidak cuma twitter tetap dipantau ketat oleh pemerintah antara lain dari Kemkominfo. “Indonesia masih seperti negara totaliter negara komunis,” kata aktivis HAM yang tidak mau disebut identitasnya.

    Menurut aktivis tersebut pemerintah diam-diam tetap memantau dan memblokir informasi yang dikirim melalui internet oleh para aktivis ke lembaga-lembaga penting internasional seperti lembaga-lembaga di bawah PBB dan dinas-dinas interlijen asing. Sebelumnya Tifatul menegaskan pemerintah ingin memblokir situs pornogarfi saja.

    Menurut detik.com Jumat (28/1/2011) Tifatul mengatakan pemerintah tidak menutup situs microblogging twitter di Indonesia. Itu berarti pemblokiran masih dilakukan terhadap komunikasi internet yang lain.

    Seorang intelijen Barat yang enggan disebut identitasnya mengatakan sejumlah aktivis HAM Indonesia prihatin dengan masih banyaknya pelanggaran HAM di Indonesia. “Mereka peniup peluit yang baik untuk kami sehingga kami tahu dari sumber-sumber pihak ketiga itu soal berbagai pelanggaran HAM disini,” katanya.

    Pengamat tersebut menambahkan komunikasi internet tidak hanya twitter tidak boleh diblokir rezim manapun apalagi hanya oleh seorang menteri.

    Seperti dilansir detik.com, Tifatul sepertinya tetap berkelit dengan mengatakan Indonesia adalah negara terbuka yang memberikan kesempatan setiap orang untuk bebas bicara. “Kita tidak akan menutup, twitter itu sosial media. Itu kan saluran saja, sama dengan yang lain,” kata Tifatul.

    Sejumlah pengguna internet di Indonesia yang aktif memantau dan memberikan laporan berkala kepada lembaga-lembaga internasional mengaku mereka ingin bukti bukan teori maupun janji.

    Mereka mengaku sulit mengakses situs institusi dan intelijen global penting seperti Amnesty International, UNHCR, CIA Amerika, MI6 Inggris, FSB Rusia dan lainnya, yang dahulu mudah diakses di Indonesia. “Situs-situs itu kini hanya bisa diakses dari luar negeri misalnya dari Singapura,” katanya. (kiriman seorang kawan: Rgs).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: